PEKANBARU, lintasmelayu.com - Program Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Riau terancam tak terealisasi pada tahun 2025 ini. Hal ini dampak dari defisit anggaran yang dialami Provinsi Riau.
Menanggapi itu, Anggota DPRD Riau Khairul Umam mengatakan, pengaruh defisit sangat luar biasa terhadap pembangunan di Riau. Kata dia, Badan Anggaran (Banggar) juga masih memanggil masing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait penggunaan anggaran.
"Tentu saja pengaruhnya besar dengan defisit yang terjadi saat ini. Saya rasa pembangunan juga belum banyak. Akan tetapi kita ingin gali lagi di Banggar bagaimana posisi terakhir keadaan keuangan," ujar Khairul Umam, Sabtu (12/7/2025).
Ia menyebut, sejauh ini ia belum bisa memastikan apakah anggaran untuk pembangunan fisik tahun ini ada atau tidak. Untuk itu, ia perlu melihat kondisi keuangan daerah saat ini.
Anggota Komisi IV DPRD Riau itu menyebut, anggaran di APBD Perubahan juga belum bisa dipastikan. "Karena hal ini juga tergantung pada sisa uang yang ada. Nah sekarang ada nggak uang itu," ucapnya.
Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga menunggu, karena APBD Perubahan akan segera masuk.
Sementara terkait aspirasi masyarakat yang sudah diserapnya saat reses sebagai Anggota DPRD Riau dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bengkalis, Meranti dan Kota Dumai, Khairul Umam berharap bisa terealisasi pada tahun 2026.
"Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, tapi kita harapkan tahun 2026 realisasinya dan tidak seperti tahun 2025 kondisinya," sebutnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS itu juga menambahkan, ia baru masuk di tahun 2024 akhir dan tentunya pertanggungjawabannya adalah untuk tahun 2026.
"Tapi tetap kita perjuangkan juga di tahun 2025 ini dengan APBD yang sudah ada. Cuma kita tahu sendiri kondisi keuangan bagaimana, paling tidak kita mati-matian untuk masuk APBD Riau tahun 2026," pungkasnya.
(Cc/Adel)
Posting Komentar