Pekanbaru, lintasmelayu.com -Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah penting dalam menata ribuan tenaga non-ASN. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, telah mengirim surat resmi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pada 25 Agustus 2025, mengajukan usulan sebanyak 5.173 formasi PPPK paruh waktu.
Usulan tersebut melibatkan tenaga dari berbagai sektor, dengan penekanan khusus pada tenaga guru sebagai prioritas utama. "Benar, surat usulan sudah saya tandatangani dan kirim pada Senin (25/8/2025). Prioritas kami adalah tenaga pengajar karena kami ingin meningkatkan kualitas guru yang dapat membentuk karakter SDM siswa di Kota Pekanbaru," jelas Agung Nugroho pada Rabu (27/8/2025).
Dari total formasi yang diajukan, 2.866 tenaga non-ASN sudah terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN), sementara 2.307 lainnya belum masuk dalam pendataan BKN.
Wali Kota Agung menegaskan, langkah ini bertujuan memberikan kepastian status kerja bagi seluruh tenaga non-ASN. Selain guru, usulan juga mencakup tenaga teknis dan medis yang selama ini aktif di berbagai unit kerja Pemerintah Kota Pekanbaru.
Dengan adanya kepastian status, Agung berharap pegawai PPPK paruh waktu mendapatkan jaminan yang jelas, terutama terkait penggajian. "Harapannya, rekan-rekan PPPK paruh waktu memiliki kepastian, khususnya soal gaji," tambahnya.
Ia juga menyebutkan bahwa para PPPK paruh waktu nantinya akan secara resmi memperoleh Surat Keputusan (SK) penempatan. SK ini diharapkan dapat memberikan legalitas dan pengakuan atas pekerjaan yang selama ini mereka lakukan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mewajibkan pemerintah daerah menyelesaikan persoalan tenaga non-ASN.
Pemko Pekanbaru berharap Kemenpan RB dapat segera memberikan respons positif terhadap usulan tersebut. "Kami optimis surat usulan yang kami kirim segera mendapat balasan dari Kemenpan RB," pungkasnya.
(Red)
Posting Komentar