Kampar, Lintasmelayu.com - Ketika sebuah tanah dalam sengketa hukum, status kepemilikan atau hak penggunaan sedang ditentukan oleh pengadilan.
Tindakan sepihak seperti memasang plang dapat dianggap mengabaikan atau tidak menghormati proses persidangan yang sedang berjalan.
Hal ini dikatakan oleh Tony Chaniago SH selaku penasehat hukum beberapa masyarakat yang ikut selaku tergugat di Pengadilan Negeri Bangkinang-----dimana, sebagai selaku penggugat anak alm. Ramzi.
" Pemasangan Plang ini sangat berpotensi memicu konflik fisik atau keributan baru," tegas Tony Chaniago SH.
Kemudian, pemasangan plang dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengambil alih kepemilikan secara fisik atau mempengaruhi opini publik/hakim.
" Ini sudah tidak sehat" kata Tony.
Jelas Tony, jika kasus sudah masuk pengadilan, status kepemilikan tanah tersebut masih dalam proses pembuktian dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Maka, tindakan sepihak memasang plang dapat dianggap melecehkan proses hukum.
Pemasangan Plang sepihak yang dilakukan penggugat (Keluarga Alm. Ramzi) ini merupakan perbuatan melawan hukum, tidak menghormati proses persidangan yang sedang berjalan," tutip Tony.
Sebagaimana diketahui, Keluarga Alm. Ramzi untuk kesekian kalinya melakukan gugatan ke pengadilan Bangkinang, mereka mengklaim tanah yang terbentang luas seluas 53 hektare di pemukiman masyarakat di lintas Pekanbaru Bangkinang KM 22 miliknya.
Padahal tanah tersebut merupakan tanah masyarakat yang telah memiliki sertifikat yang sah dan masyarakat yang tinggal di atas tanah itu juga sudah puluhan tahun.
Red
Posting Komentar