![]() |
| DPRD Riau Tinjau PLTA Koto Panjang |
PEKANBARU, Lintasmelayu.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau meninjau PLTA Koto Panjang, Kabupaten Kampar, Rabu (10/12/2025). Peninjauan itu dalam rangka mengantisipasi banjir yang diakibatkan oleh bukaan pintu air PLTA.
Pasalnya, hampir setiap kali dilakukan pembukaan spillway gate, sejumlah wilayah yang dilalui oleh Sungai Kampar terdampak banjir akibat debit air sungai yang meningkat. Bahkan parahnya lagi, banjir tersebut mengakibatkan akses darat terpustus.
Kunjungan itu dilakukan oleh Komisi III yang terdiri dari Ketua Komisi Edi Basri, Sekretaris Komisi Eva Yuliana, anggota Abdullah, serta langsung oleh Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmizi.
Anggota DPRD Riau, Abdullah mengatakan, kunjungan ke PLTA tersebut dalam rangka mengantisipasi cuaca ekstrem yang diperkirakan di dalam dua bulan ini sesuai Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi yang telah ditetapkan Gubernur Riau.
"Kita ingin melihat apa yang dilakukan PLTA dalam mengantisipasi hujan yang ekstrem dan debit air yang lebih dari biasanya. Dan mereka menyampaikan sejak Mei pasca rapat DPRD, kita mendorong perubahan SOP dalam pembukaan spillway gate," ujar Abdullah, Kamis (11/12/2025).
Dari kunjungan itu, kata Abdullah, pihak PLTA telah membuat SOP tambahan early release yang mudah-mudahan efektif meredam banjir yang diakibatkan oleh buangan air dari danau.
"Ini akan diterapkan jika debit air curah hujan tinggi. Itu akan diaplikasikan SOP tambahan early release. Jadi sampai hari ini karena debit hujan masih normal, level permukaan PLTA masih jauh di bawah," katanya.
Ia menyebut, ambang permukaan saat ini masih 76 dari 83. Jadi early release ini belum bisa diterapkan.
"Kita berharap early release ini efektif untuk mencegah luapan banjir Sungai Kampar dari PLTA Koto Panjang, khususnya di wilayah Kampar dan Pelalawan. Ya, mudah-mudahan banjir bisa diantisipasi," harapnya.
Menurutnya, hal ini juga merespon rapat terbatas yang dilakukan oleh PLT Gubernur bersama seluruh stakeholder dalam rangka pencegahan atau mitigasi bencana menyikapi bencana hidrometeorologi yang diterbitkan Gubernur.
"Gubernur menginstruksikan seluruh OPD untuk bersiap siaga, BPBD, PUPR, menyiagakan alat-alat berat di desa-desa atau tempat-tempat yang berpotensi terjadi banjir. Semua OPD, semua pihak mesti antisipasi banjir termasuk pihak-pihak swasta," tegasnya.
Pasalnya, hampir setiap kali dilakukan pembukaan spillway gate, sejumlah wilayah yang dilalui oleh Sungai Kampar terdampak banjir akibat debit air sungai yang meningkat. Bahkan parahnya lagi, banjir tersebut mengakibatkan akses darat terpustus.
Kunjungan itu dilakukan oleh Komisi III yang terdiri dari Ketua Komisi Edi Basri, Sekretaris Komisi Eva Yuliana, anggota Abdullah, serta langsung oleh Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmizi.
Anggota DPRD Riau, Abdullah mengatakan, kunjungan ke PLTA tersebut dalam rangka mengantisipasi cuaca ekstrem yang diperkirakan di dalam dua bulan ini sesuai Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi yang telah ditetapkan Gubernur Riau.
"Kita ingin melihat apa yang dilakukan PLTA dalam mengantisipasi hujan yang ekstrem dan debit air yang lebih dari biasanya. Dan mereka menyampaikan sejak Mei pasca rapat DPRD, kita mendorong perubahan SOP dalam pembukaan spillway gate," ujar Abdullah, Kamis (11/12/2025).
Dari kunjungan itu, kata Abdullah, pihak PLTA telah membuat SOP tambahan early release yang mudah-mudahan efektif meredam banjir yang diakibatkan oleh buangan air dari danau.
"Ini akan diterapkan jika debit air curah hujan tinggi. Itu akan diaplikasikan SOP tambahan early release. Jadi sampai hari ini karena debit hujan masih normal, level permukaan PLTA masih jauh di bawah," katanya.
Ia menyebut, ambang permukaan saat ini masih 76 dari 83. Jadi early release ini belum bisa diterapkan.
"Kita berharap early release ini efektif untuk mencegah luapan banjir Sungai Kampar dari PLTA Koto Panjang, khususnya di wilayah Kampar dan Pelalawan. Ya, mudah-mudahan banjir bisa diantisipasi," harapnya.
Menurutnya, hal ini juga merespon rapat terbatas yang dilakukan oleh PLT Gubernur bersama seluruh stakeholder dalam rangka pencegahan atau mitigasi bencana menyikapi bencana hidrometeorologi yang diterbitkan Gubernur.
"Gubernur menginstruksikan seluruh OPD untuk bersiap siaga, BPBD, PUPR, menyiagakan alat-alat berat di desa-desa atau tempat-tempat yang berpotensi terjadi banjir. Semua OPD, semua pihak mesti antisipasi banjir termasuk pihak-pihak swasta," tegasnya.
Editor : Adel

إرسال تعليق