 |
| Unandra M. Saleh Angkat Bicara, Soroti Kebungkaman Kadis DKPP Rohil Terkait Pupuk Bersubsidi dan Keluhan Petani |
Rokan Hilir, Lintasmelayu.com - Rabu (28/01/2026) - Ketua LSM Inakor DPW Provinsi Riau, Unandra M. Saleh, angkat bicara menanggapi kebungkaman Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPP) Kabupaten Rokan Hilir, Cici Mawardi, yang hingga kini belum memberikan klarifikasi resmi saat dikonfirmasi terkait persoalan pupuk bersubsidi serta berbagai keluhan petani.
Menurut Unandra, sikap diam pejabat publik dalam persoalan yang menyangkut hajat hidup orang banyak patut dipertanyakan dan diduga bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
“Kadis DKPP Rohil adalah pejabat publik yang wajib memberikan informasi yang benar, jujur, dan transparan kepada masyarakat. Jika persoalan pupuk bersubsidi dan keluhan petani terus dibiarkan tanpa penjelasan, maka ini dapat dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap amanat UU KIP,” tegas Unandra.
Unandra menjelaskan, hingga Rabu (28/01/2026), publik masih menunggu penjelasan resmi dari DKPP Rohil terkait dugaan kejanggalan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang menyeret nama OPD yang dipimpin oleh Cici Mawardi. Kebungkaman tersebut justru menimbulkan berbagai spekulasi dan memperbesar keresahan di tengah masyarakat, khususnya para petani.
Bukan tanpa alasan, keluhan petani di lapangan semakin nyata dan berlapis. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, petani mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi, keterbatasan pasokan air untuk persawahan, sulitnya akses alat bajak sawah yang diduga dikuasai oknum tertentu, serta persoalan lain yang secara langsung mengancam keberhasilan musim tanam.
Ironisnya, lokasi persawahan yang mengalami berbagai persoalan tersebut berjarak tidak jauh dari kantor DKPP Rokan Hilir, namun hingga kini solusi konkret belum dirasakan oleh para petani.
Salah seorang petani menyampaikan bahwa kelangkaan pupuk bersubsidi benar-benar menjadi ancaman serius bagi hasil pertanian mereka.
“Pupuk yang disalurkan tidak sesuai dengan kebutuhan kami. Kondisi ini sangat mengancam keberhasilan panen,” ujar petani di lokasi.
Petani tersebut juga mengungkapkan kekecewaannya setelah mengeluarkan sejumlah biaya demi mendapatkan pupuk bersubsidi, namun pupuk yang dijanjikan tak kunjung diterima.
“Kami sudah mengeluarkan uang, tapi pupuknya tidak datang. Lalu kemana lagi kami harus mengadu? Apakah pemerintah tidak hadir, atau dinas terkait memang tidak mampu bekerja?” ucapnya dengan nada kecewa.
Menutup pernyataannya, Unandra M. Saleh mendesak DKPP Rokan Hilir agar segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik, serta meminta pemerintah daerah dan aparat pengawas terkait untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan sesuai aturan dan kebutuhan petani.
“Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri di tengah kebijakan yang tidak jelas dan pejabat yang memilih bungkam,” pungkas Unandra.
Posting Komentar