PEKANBARU, Lintasmelayu.com - Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Zulkardi, mengingatkan agar penerapan kebijakan Work From Home (WFH) setiap Jumat tidak dimanfaatkan oleh aparatur sipil negara (ASN) sebagai peluang untuk memperpanjang masa libur akhir pekan.
Ia menilai, tanpa sistem pengawasan yang jelas dan berkelanjutan, pola kerja fleksibel tersebut berisiko disalahartikan menjadi “long Weekend” terselubung yang dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Jangan sampai WFH ini jadi akal-akalan untuk long Weekend. Ini tetap kerja, bukan libur. Maka perlu pengawasan konsisten dan evaluasi berkala," ujar Zulkardi, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa penerapan kebijakan ini benar-benar sejalan dengan tujuan awal, yakni efisiensi energi dan pengurangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), tanpa mengorbankan disiplin kerja ASN.
"Tujuan WFH ini kan untuk efisiensi, termasuk menekan penggunaan BBM dan emisi. Tapi di sisi lain, produktivitas ASN dan kualitas layanan publik harus tetap terjaga," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar kebijakan WFH juga dijadikan momentum untuk mempercepat digitalisasi dalam sistem birokrasi, sehingga kinerja pegawai tetap dapat terpantau meskipun bekerja dari lokasi yang fleksibel.
"Digitalisasi penting supaya kinerja tetap bisa dipantau, tidak ada celah untuk penyalahgunaan," jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) agar pelaksanaan kebijakan berjalan optimal dan tidak menimbulkan kendala di lapangan.
Posting Komentar