PEKANBARU, Lintasmelayu.com - Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) menyampaikan keprihatinan dan kecaman yang mendalam atas terjadinya aksi perkelahian antara dua kelompok pendukung anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Golkar pada saat pelaksanaan Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau, Rabu 16 Juli 2026.
Peristiwa ini, menurut siaran pers FKPMR yang diterima Redaksi, Jumat (17/7/2026), sangat disayangkan, dan ironis karena terjadi di lembaga terhormat yang merupakan representasi dan amanah langsung dari rakyat Provinsi Riau.
Atas peristiwa memalukan tersebut FKPMR menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mengecam keras segala bentuk tindakan anarkis, pengerahan massa, dan kekerasan fisik di lingkungan DPRD Provinsi Riau. DPRD adalah rumah rakyat. Tempat bermusyawarah, berdebat gagasan, dan memperjuangkan kepentingan publik. Bukan arena perkelahian dan pelampiasan emosi.
2. Sangat menyesalkan peristiwa ini terjadi di Bumi Lancang Kuning, Negeri Melayu Riau yang sepanjang sejarah memegang erat falsafah "Adat Bersendi Syara' Syara' - Syara' Bersendi Kitabullah, Syara' Mengata Adat Memakai". Seharusnya, setiap perbedaan pendapat dan perselisihan wajib diselesaikan dengan musyawarah, adab, dan akal sehat, bukan dengan otot dan kekerasan.
3. Mendesak :
a. Pimpinan DPRD Provinsi Riau untuk segera mengambil langkah tegas. Melakukan evaluasi pengamanan internal, menertibkan akses massa pendukung, dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar tata tertib.
b. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau dan Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk bertanggung jawab melakukan pembinaan internal dan menertibkan kader serta simpatisannya agar tidak mencoreng nama baik partai dan lembaga.
c. Aparat Penegak Hukum untuk menindak secara hukum jika ditemukan unsur pidana dalam peristiwa tersebut.
4. Mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD, partai politik, dan masyarakat bahwa jabatan politik adalah amanah. Sesuai peran FKPMR sebagai bagian tak terpisahkan dari “Tali Berpilin Tiga” FKPMR hadir sebagai penopang dan penyeimbang, merupakan tugas kami untuk mengingatkan bahwa kekuasaan harus dijaga dengan adab dan etika. Setiap perbedaan harus diselesaikan dengan dialog dan pikiran jernih. FKPMR tidak ingin peristiwa ini menjadi preseden buruk dan jangan sampai karena ulah segelintir orang, Kehormatan 65 Anggota DPRD Riau dan kepercayaan 7 juta rakyat Riau ikut tercoreng.
Riau perlu wakil rakyat bertarung gagasan dengan mengepankan akhlak di ruang rapat, bukan bertarung fisik di lorong kantor. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk menjadi bahan renungan bersama dalam menjaga kehormatan lembaga dan marwah Negeri Melayu Riau.
Posting Komentar