Menurut Afni, Kanwil DJPb merupakan representasi Kementerian Keuangan di daerah yang mengetahui berbagai kendala dan persoalan yang dihadapi pemerintah daerah. Karena itu, Kanwil DJPb diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Permintaan tersebut disampaikan Afni saat menerima kunjungan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau Adnan Wimbyarto dan Kepala KPPN Pekanbaru Tri Widiyanto. Pertemuan tersebut membahas kondisi fiskal Siak, perkembangan TKD, serta langkah yang dapat ditempuh pemerintah daerah dalam menyusun anggaran di tengah tekanan fiskal.
Afni menyebut situasi tersebut sebagai "psikologis fiskal" Siak. Menurut dia, ketidakpastian transfer membuat pemerintah daerah harus berulang kali menyesuaikan perencanaan anggaran.
"Kalau kami membuat perencanaan dan kemudian meleset, efeknya ke mana-mana. Kami dianggap tidak pandai belanja, padahal yang membuat perencanaan berubah salah satunya karena tidak adanya kepastian kapan dan berapa besar dana yang akan ditransfer," ujar Afni, Rabu (12/8/2026).
Sejak mulai menjabat pada Juni 2025, Pemkab Siak telah melakukan efisiensi anggaran hampir Rp700 miliar dan membayarkan kewajiban kepada pihak ketiga. Namun, di tengah keterbatasan ruang fiskal, pemerintah daerah tetap dituntut menjaga pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat.
"Mengapa saya terus menyuarakan ini? Karena efeknya ke mana-mana. Kami harus menjaga pembangunan tetap berjalan, tetapi pelayanan dasar masyarakat juga tidak boleh terganggu," katanya.
Afni berharap pertemuan dengan Kanwil DJPb dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai langkah yang dapat dilakukan Pemkab Siak agar perencanaan anggaran tetap terukur dan pembangunan tidak terganggu oleh perubahan kondisi fiskal.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau Adnan Wimbyarto meminta Pemkab Siak memperkuat data mengenai kondisi fiskal daerah. Data tersebut dinilai penting agar persoalan yang disampaikan dapat dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan.
"Kita nanti akan menjembatani supaya tahu bagaimana sebenarnya kondisi di daerah. Saya inginnya pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan bisa duduk bersama membahas kondisi fiskal Siak yang disampaikan tadi. Silakan diperkuat datanya dan dikoordinasikan bersama kami. Kita bisa memberikan data yang detail," ujarnya.
Menurutnya, data yang lengkap dan terukur akan menjadi dasar untuk melihat kondisi serta kebutuhan fiskal Siak secara lebih utuh, sekaligus menentukan langkah melalui mekanisme yang tersedia.
Dalam pertemuan tersebut, Kanwil DJPb juga memaparkan kajian makro fiskal Kabupaten Siak yang mencakup perkembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, ketenagakerjaan, kondisi fiskal daerah, serta perkembangan penyaluran TKD.
Pertemuan kemudian ditutup dalam suasana hangat. Afni mengajak Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau Adnan Wimbyarto, Kepala KPPN Pekanbaru Tri Widiyanto, dan rombongan mengunjungi kawasan Istana Siak Sri Indrapura untuk memperkenalkan sejarah dan warisan budaya Melayu Siak.
Kondisi fiskal Siak sebelumnya juga menjadi perhatian Pemkab Siak. Pada akhir 2025, Afni menekankan pentingnya disiplin belanja dan prioritas pembayaran kewajiban daerah di tengah kondisi kas yang terbatas.
Posting Komentar