Pada 2025, Kabupaten Siak memperoleh bantuan revitalisasi untuk 36 satuan pendidikan yang terdiri atas 5 PAUD, 15 SD, dan 16 SMP dengan total pagu anggaran sebesar Rp31,91 miliar.
Sementara itu, hingga 2 Agustus 2026, sebanyak 44 satuan pendidikan telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang terdiri atas 29 PAUD, 4 SD, dan 11 SMP, dengan total pagu sementara mencapai Rp29,81 miliar.
Bupati Siak, Afni Zulkifli, menegaskan seluruh usulan revitalisasi sekolah akan terus diperjuangkan agar dapat terealisasi. Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan program tersebut terbebas dari praktik pungutan liar (pungli) maupun penyimpangan.
"Insya Allah pada periode ini kita terus memperjuangkan agar seluruh usulan revitalisasi sekolah di Kabupaten Siak dapat diterima. Apalagi Ketua Komisi X DPR RI beserta anggotanya sudah datang langsung ke Siak. Pesan tegas saya kepada unsur dinas, jangan ada yang meminta fee ataupun melakukan pungli kepada pihak sekolah. Begitu juga kepada seluruh kepala sekolah, jangan melakukan mark up dan harus berani melapor apabila ada pihak yang mengganggu program ini di lapangan," kata Afni saat menghadiri kegiatan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Senin (3/8/2026).
Afni menegaskan, program revitalisasi sekolah merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus dikawal secara transparan dan bertanggung jawab.
Ia juga meminta kepala sekolah mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal serta pembelian barang dari wilayah sekitar agar pelaksanaan program turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
"Saya juga meminta agar sekolah merekrut konsultan profesional yang dapat membantu memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sebab, sumber utama penentuan program revitalisasi sekolah berasal dari data Dapodik," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau, Nilam Sari, meminta seluruh sekolah penerima bantuan melaksanakan program secara amanah dengan pendampingan dari dinas pendidikan.
"Di beberapa daerah banyak laporan dan temuan. Kami berharap, dengan sikap tegas Ibu Bupati, program ini dapat berjalan dengan baik di Siak. Jangan terlalu takut menjalankan program ini, tetapi jangan pula bertindak sembarangan karena pelaksanaannya diawasi," kata Nilam.
Program revitalisasi dilaksanakan secara swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan dengan melibatkan masyarakat serta berada di bawah pengawasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Siak juga terus mengusulkan penambahan sekolah penerima bantuan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
Posting Komentar