Pemkab Bengkalis Perkuat Pencegahan Karhutla dan Restorasi Gambut

BENGKALIS, Lintasmelayu.com – Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus menjaga serta merestorasi ekosistem gambut secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bengkalis Kasmarni saat menerima kunjungan kerja Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni bersama Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Kapolda Riau, Danlanud Roesmin Nurjaddin, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau, serta akademisi Universitas Riau di Rumah Runding Restorasi, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Rabu (30/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Kasmarni memaparkan kondisi terkini karhutla di Kabupaten Bengkalis serta berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan ground check per 22 September 2026, karhutla di Kabupaten Bengkalis tercatat mencapai 946 hektare dengan 87 titik api. Sementara itu, berdasarkan pemantauan citra satelit per 28 September 2026, luas indikatif mencapai 8.573,25 hektare dengan 73 titik api.

“Angka ini menjadi pengingat bagi kita bahwa karhutla tidak boleh dilihat hanya sebagai persoalan api. Ada persoalan gambut, tata air, akses, aktivitas masyarakat, hingga koordinasi dan kewenangan yang harus kita tangani secara bersama-sama,” tegas Kasmarni.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan status siaga darurat karhutla serta membentuk satuan tugas (satgas) operasi bersama dengan melibatkan TNI dan Polri.

Selain itu, Pemkab Bengkalis menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG), memperkuat sarana pemadaman, serta meningkatkan patroli dan koordinasi di wilayah rawan karhutla.

“Pemkab Bengkalis mendapatkan dukungan anggaran penanganan karhutla sebesar Rp15 miliar dari pemerintah pusat melalui BPBD Kabupaten Bengkalis,” ungkapnya.

Namun demikian, Kasmarni menegaskan bahwa dukungan anggaran dan penguatan kemampuan pemadaman harus berjalan seiring dengan upaya pencegahan dan restorasi ekosistem gambut.