 |
| Anggota DPRD Pekanbaru, Rizky Bagus Oka |
PEKANBARU, Lintasmelayu.com - DPRD Kota Pekanbaru menegaskan bahwa aset daerah, termasuk tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor, harus dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab.
Aset-aset ini tidak boleh terbengkalai atau rusak akibat kurangnya pemeliharaan, karena setiap aset yang dimiliki pemerintah berasal dari uang masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Pekanbaru, Rizky Bagus Oka yang menekankan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru harus lebih maksimal dan sistematis dalam memastikan aset daerah benar-benar berfungsi dan tidak terbuang sia-sia.
"Kami mendukung penuh BPKAD dalam mengelola aset daerah, tetapi ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jangan ada aset yang dibiarkan tanpa manfaat, sementara anggaran terus dikeluarkan untuk pengadaan baru. Kita tidak boleh menghamburkan uang masyarakat hanya untuk aset yang akhirnya tidak digunakan dengan baik," ujar Rizky, Rabu (19/3/2025).
Ia meminta BPKAD untuk melakukan pendataan ulang dan evaluasi pemanfaatan aset daerah. Saat ini, masih banyak tanah milik pemerintah yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, bangunan yang terbengkalai, serta kendaraan dinas yang kurang perawatan hingga akhirnya rusak.
"Banyak kendaraan dinas yang kondisinya buruk akibat kurangnya pemeliharaan, padahal anggaran terus keluar untuk pengadaan baru. Begitu juga dengan tanah dan bangunan yang tidak jelas peruntukannya. Pemerintah harus lebih bijak dan transparan dalam mengelola aset ini," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa aset daerah harus berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan justru menjadi pengeluaran yang terus membebani APBD. Dikatakannya, tanah yang tidak digunakan bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta atau dimanfaatkan untuk proyek strategis. Bangunan yang ada harus difungsikan kembali sesuai kebutuhan masyarakat, dan kendaraan dinas harus dikelola dengan mekanisme yang lebih ketat agar tidak cepat rusak.
"Setiap rupiah yang digunakan untuk aset daerah berasal dari uang rakyat. Maka, BPKAD harus memastikan pengelolaan aset ini benar-benar optimal. Jangan sekadar menambah jumlah aset, tetapi pikirkan bagaimana aset ini bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," tegasnya.
Sebagai bentuk pengawasan, DPRD Pekanbaru akan terus berkoordinasi dengan BPKAD untuk memastikan aset daerah dikelola dengan lebih baik.
"Kami ingin melihat langkah nyata dalam waktu dekat. Pengelolaan aset bukan hanya soal pengadaan, tetapi juga soal pemeliharaan dan pemanfaatan yang bijak. Jangan sampai aset daerah justru menjadi beban, sementara masyarakat menanggung biayanya. Kita harus lebih bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran publik," pungkasnya.
(Cc/Acha)
Posting Komentar