JAKARTA, Lintasmelayu.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau secara resmi menjalin sinergi strategis dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang berfokus pada pengetatan pengendalian, pembinaan, serta pengawasan dalam proses pendistribusian energi di wilayah Bumi Lancang Kuning.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang melakukan penandatanganan bersama Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas. Acara tersebut berlangsung di Aula Cendrawasih Lantai G Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, pada Jumat (19/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, turut hadir mendampingi gubernur sebagai bentuk komitmen lintas sektor di jajaran pemerintah daerah.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, yang melakukan penandatanganan bersama Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas. Acara tersebut berlangsung di Aula Cendrawasih Lantai G Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, pada Jumat (19/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, turut hadir mendampingi gubernur sebagai bentuk komitmen lintas sektor di jajaran pemerintah daerah.
Adapun fokus utama dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk mengawal pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM subsidi, serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi. Kedua jenis bahan bakar tersebut menjadi perhatian khusus pemerintah agar penyalurannya di lapangan tidak lagi mengalami kebocoran.
Langkah ini dinilai sangat strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemprov Riau dan BPH Migas. Melalui payung hukum kerja sama yang baru ini, kedua belah pihak berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap liter BBM subsidi dan kompensasi dapat tersalurkan secara tertib dan berkeadilan.
Selain menjamin ketertiban, kolaborasi ini dirancang untuk menciptakan sistem distribusi energi yang transparan bagi konsumen pengguna di Provinsi Riau. Dengan adanya keterlibatan aktif dari pemerintah daerah, fungsi pengawasan di stasiun pengisian bahan bakar dipastikan akan berjalan jauh lebih efektif dari sebelumnya.
Posting Komentar