Tekad mengatakan, selama berdialog dengan masyarakat di berbagai wilayah, dirinya kerap menerima keluhan dari kader Posyandu terkait kecilnya insentif yang mereka terima. Menurutnya, besaran insentif saat ini belum sebanding dengan beban tugas yang dijalankan.
Berdasarkan aspirasi yang diterimanya, para kader Posyandu rata-rata hanya menerima insentif sekitar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu per bulan. Nominal tersebut dinilai tidak lagi sebanding dengan tanggung jawab yang mereka emban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Saya sering mendengar langsung keluhan dari kader Posyandu. Ada yang hanya menerima insentif Rp50 ribu sampai Rp100 ribu per bulan. Padahal, beban tugas mereka cukup besar karena menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat," kata Tekad.
Menurut Tekad, tugas kader Posyandu tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Mereka juga berperan dalam pendataan warga, edukasi kesehatan, serta mendukung program pemerintah, termasuk upaya pencegahan dan penanganan stunting.
Ia juga mengungkapkan, tidak sedikit kader Posyandu yang harus mengeluarkan biaya pribadi untuk mendukung kegiatan pelayanan karena keterbatasan anggaran operasional.
"Bahkan ada kader yang rela mengeluarkan uang sendiri untuk membeli makanan tambahan bergizi atau memenuhi kebutuhan kegiatan ketika anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Ini menunjukkan dedikasi yang luar biasa, tetapi tidak boleh terus-menerus dibebankan kepada mereka," ujarnya.
Karena itu, Tekad mendesak Pemko Pekanbaru segera mengevaluasi besaran insentif kader Posyandu agar disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, peningkatan insentif dan dukungan anggaran operasional merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian para kader sekaligus upaya meningkatkan motivasi kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Posting Komentar