Langkah kolaboratif tersebut ditempuh karena keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai perbaikan infrastruktur secara menyeluruh.
Bupati Siak Afni Zulkifli menyampaikan hal itu saat memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama sejumlah perusahaan yang beroperasi di kawasan KITB di Kediaman Bupati Siak, Selasa (28/7/2026).
Menurut Afni, keterbatasan anggaran daerah mendorong pemerintah mencari solusi agar perbaikan jalan yang menjadi akses utama menuju Kawasan Industri Tanjung Buton dan Teluk Lanus tidak terus tertunda.
"Saya tidak diam. Hari ini tidak banyak kepala daerah yang berani menyuarakan hak-hak daerah. Saya berjuang, bahkan pasang badan. Karena kalau tidak, rakyat saya bagaimana. Kami akan terus berjuang dan mencari alternatif, tetapi tetap sesuai aturan," ujarnya.
Afni menegaskan, tanggung jawab pembangunan jalan tetap berada di tangan pemerintah daerah. Namun, dukungan dunia usaha diperlukan melalui penyediaan material agar proses perbaikan dapat segera dilaksanakan.
Berdasarkan hasil perhitungan teknis, penanganan ruas jalan tersebut membutuhkan material senilai sekitar Rp2,3 miliar. Melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perusahaan diminta berkontribusi menyediakan material, sedangkan Pemkab Siak menanggung penyediaan alat berat, bahan bakar minyak (BBM), serta kebutuhan operasional lainnya.
"Ini bukan berarti tanggung jawab pembangunan jalan berpindah kepada perusahaan. Pemerintah daerah tetap bekerja, menyiapkan alat berat, BBM, dan kebutuhan lainnya. Kita hanya mengajak gotong royong agar jalan ini bisa segera ditangani," kata Afni.
Ia mengatakan, ruas Jalan KITB–Sungai Rawa memiliki peran strategis karena tidak hanya melayani aktivitas industri, tetapi juga menjadi akses utama masyarakat menuju Teluk Lanus.
Karena itu, percepatan perbaikan diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing kawasan industri.
Afni juga menargetkan Kawasan Industri Tanjung Buton berkembang menjadi salah satu kawasan industri unggulan di pesisir timur Sumatra.
"Tidak ada niat kami untuk mengganggu pihak mana pun. Semua demi menjaga kondusivitas, terutama di KITB. Fokus utama kami hari ini, selain Bumi Siak Pusako, adalah Kawasan Industri Tanjung Buton. Saya melihat kawasan industri ini, insyaallah, akan menjadi yang terbaik, bahkan melampaui Dumai maupun Teluk Bayur," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Siak, Ardi Irfandi, mengatakan kebutuhan material untuk perbaikan jalan mencapai sekitar 5.044,8 ton agregat base.
Menurut Ardi, bantuan dari perusahaan tidak berbentuk dana, melainkan material yang memenuhi spesifikasi teknis sesuai ketentuan.
"Pembagian kontribusi perusahaan dihitung berdasarkan porsi yang telah disepakati," jelasnya.
Ia menambahkan, besaran kontribusi masing-masing perusahaan disesuaikan dengan tingkat aktivitas dan intensitas pemanfaatan ruas jalan tersebut.
PT Eka Sapta Paramita Energi menjadi perusahaan dengan kontribusi terbesar, yakni sekitar 30,77 persen atau sekitar 1.552 ton material, setara dengan 51 truk tronton.
Kesepakatan tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang mengatur spesifikasi material, volume, serta jadwal penyaluran. Adapun pelaksanaan pekerjaan konstruksi tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Perwakilan PT Eka Sapta Paramita Energi, Phili Stanlee, menyatakan kesiapan perusahaan memenuhi kontribusi yang telah disepakati.
"Untuk masalah ini kami serahkan kepada Ibu Bupati. Kami tidak masalah, 51 truk kami siap membantu. Kalau ada kebutuhan lain yang bisa kami bantu, termasuk alat berat, kami juga siap," ujarnya.
Sumber: hr/redaksi
Posting Komentar