PEKANBARU, Lintasmelayu.com – Penetapan desil kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah pusat hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan.
Di lapangan, masih ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan karena banyak warga menilai penetapan desil belum akurat.
Permasalahan itu ditemukan Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Ir Nofrizal MM, saat menggelar pertemuan dengan warga di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, dan Kecamatan Sukajadi, pada awal pekan lalu.
Dalam dialog tersebut, mayoritas warga mengeluhkan penetapan desil yang dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi mereka. Akibatnya, masih terdapat sejumlah data yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Sebagai informasi, desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi dasar penyaluran berbagai program bantuan sosial. Penetapannya dilakukan secara nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Pengelompokan tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta berbagai sumber data pemerintah lainnya.
Desil dibagi ke dalam 10 kelompok tingkat kesejahteraan, yaitu desil 1 (sangat miskin), desil 2 (miskin), desil 3 (hampir miskin), desil 4 (rentan miskin atau menengah bawah), sedangkan desil 5 hingga desil 10 masuk kategori masyarakat menengah hingga sejahtera.
"Ada warga yang masuk desil 1, tetapi selama ini tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Sebaliknya, ada warga yang kondisi ekonominya miskin justru masuk desil 6," kata Nofrizal kepada Tribunpekanbaru.com, Jumat (24/7/2026).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menemukan kasus lain di daerah pemilihannya. Seorang warga yang suaminya telah meninggal dunia justru kehilangan status desil dalam sistem.
Menurutnya, kondisi tersebut semakin membingungkan masyarakat karena status desil menjadi salah satu acuan dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
Karena telah menjadi keresahan masyarakat yang tidak mengetahui harus mengadu ke mana terkait status desil, Nofrizal meminta pemerintah segera memperbaiki data yang tidak sesuai.
"Ini semata-mata agar tidak merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ini fakta yang kami temukan langsung di tengah masyarakat," ujarnya.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Pekanbaru itu juga meminta para ketua RT dan RW segera melaporkan setiap ketidaksesuaian data kepada pihak kelurahan dan kecamatan.
Ia berharap laporan tersebut dapat diteruskan kepada instansi terkait agar dilakukan pembaruan sesuai kondisi riil masyarakat.
"RT dan RW adalah pihak yang paling mengetahui kondisi masyarakat di lingkungannya. Kalau ada data yang tidak sesuai, kami sudah meminta agar segera dilaporkan ke kelurahan dan kecamatan supaya dapat dilakukan pembaruan," tutupnya.
Posting Komentar