Atasi Kelangkaan Solar, DPRD Riau Usulkan Pembentukan Satgas Mafia Solar

PEKANBARU, Lintasmelayu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau akan segera menyurati Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau SF Hariyanto untuk merekomendasikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Solar. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menangani kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.

Rekomendasi tersebut muncul setelah Komisi IV DPRD Riau menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat, Pemerintah Provinsi Riau, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pihak Pertamina, Rabu (23/9/2026).

Ketua Komisi IV DPRD Riau, Makmun Sholihin, mengatakan sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat mendorong Pemerintah Provinsi Riau bersama aparat penegak hukum membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Solar.

“Jadi ada permintaan dari GMKR, LMMB, dan Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau, berharap ada Satgas Mafia Solar. Arahan Wakil Ketua I DPRD Riau juga sudah disampaikan agar secepat mungkin disurati Pak Plt. Gubernur,” katanya.

Ia mengatakan pembentukan Satgas tersebut nantinya akan melibatkan sejumlah instansi terkait, termasuk Forkopimda dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan.

Makmun berharap pembentukan Satgas tersebut dapat segera direalisasikan. Hal itu menyusul semakin panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU.

“Menurut mereka, pembentukan Satgas merupakan salah satu cara untuk menghentikan mafia solar. Memang cara seperti itu nampaknya diperlukan. Kalau berjalan sendiri-sendiri, masalah ini tidak akan selesai,” sebutnya.

Menurut Makmun, kelangkaan BBM solar diduga terjadi akibat tingginya disparitas harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi sehingga pengguna BBM nonsubsidi beralih menggunakan BBM bersubsidi.

“Kemudian, kelangkaan ini juga terjadi karena banyak kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertalite kini beralih menggunakan solar. Apalagi saat ini ada teknologi pada mobil mewah yang memungkinkan kendaraan tersebut menggunakan BBM solar,” ungkapnya.

Selain itu, Makmun mengaku heran karena masih banyak kendaraan truk yang dinilai sudah tidak layak beroperasi, tetapi ikut mengantre untuk mendapatkan BBM solar.

Ia menduga BBM solar bersubsidi tersebut kemudian dijual kepada perusahaan.

“Kita tahu di Riau ini banyak perusahaan dan industri yang menggunakan mesin serta alat berat. Nah, itu nampaknya mereka menggunakan BBM solar bersubsidi. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari masyarakat, mereka diduga dibekingi oleh aparat,” jelasnya.

Makmun mengatakan perwakilan masyarakat juga menilai penambahan kuota BBM solar bukan menjadi solusi untuk mengatasi kelangkaan.

“Mereka menilai bahwa penambahan kuota ini hanya akan menguntungkan mafia dan tidak akan menyelesaikan kelangkaan BBM solar,” pungkasnya.

Karena itu, Komisi IV DPRD Riau mendukung pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Solar sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan kelangkaan BBM solar bersubsidi di Riau.