DPRD Riau Dorong Jalan Rohul–Padang Lawas Beralih Status Jadi Jalan Nasional

PEKANBARU, Lintasmelayu.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau, Budiman Lubis, berharap ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dengan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dapat beralih status menjadi jalan nasional.

Harapan tersebut disampaikan karena Kabupaten Rohul menjadi satu-satunya daerah daratan di Riau yang belum memiliki jalan nasional.

Ruas jalan provinsi di Rohul yang mencapai sekitar 433 kilometer tersebut telah diusulkan kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) untuk dialihkan statusnya menjadi jalan nasional. Kajian dan dokumen pendukung untuk pengajuan tersebut juga telah disiapkan.

Karena itu, politikus Partai Gerindra dari daerah pemilihan (dapil) Rohul tersebut berharap pada 2027 dilakukan peninjauan kembali terhadap status ruas jalan yang menghubungkan Riau dan Sumatera Utara itu.

"Kita berharap tahun 2027 ada peninjauan kembali terhadap status jalan provinsi di Rohul karena kajiannya sudah ada," ujar Budiman, Selasa (1/9/2026).

Menurut Budiman, pemerintah daerah di Rohul dan Padang Lawas telah mengusulkan perubahan status jalan tersebut kepada BPJN. DPRD Riau juga turut mengawal proses pengajuan tersebut agar dapat segera direalisasikan.

Budiman mengatakan, jika status jalan tidak beralih menjadi jalan nasional, beban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan akan semakin berat. Terlebih, masih terdapat sejumlah ruas jalan provinsi yang belum diaspal.

"Kalau tidak jadi jalan nasional, saya rasa berat kita untuk melakukan perbaikan jalan. Khususnya di Rohul, panjangnya sekitar 433 kilometer jalan provinsi dan masih banyak yang belum diaspal. Yang sudah diaspal saja kita belum bisa perbaiki, apalagi pengaspalan jalan baru," ungkapnya.

Menurutnya, apabila ruas jalan provinsi di Rohul beralih status menjadi jalan nasional, hal itu akan meringankan beban Pemerintah Provinsi Riau dan Sumatera Utara.

"Mudah-mudahan kalau itu jadi jalan nasional tentu meringankan beban Provinsi Riau dan Sumut karena pemeliharaan jalan nasional ini lebih intensif oleh pemerintah pusat," katanya.

Budiman juga mengimbau masyarakat untuk turut mendukung upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan perubahan status jalan tersebut. Ia berharap dukungan masyarakat dapat memperkuat aspirasi agar pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur dan kebutuhan masyarakat di daerah.

"Semoga dengan dukungan masyarakat, pemerintah pusat dapat mendengarkan keluhan masyarakat di daerah," tutupnya.