DPRD Riau Setujui Perubahan APBD 2026 Sebesar Rp8,378 Triliun

PEKANBARU, Lintasmelayu.com – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau Tahun 2026 disetujui sebesar Rp8.378.405.436.715.

Anggaran tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Riau dengan agenda penyampaian laporan hasil Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Riau Tahun 2026, sekaligus persetujuan DPRD dan pendapat akhir gubernur, Senin (28/9/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Riau Kaderismanto, didampingi Wakil Ketua Ahmad Tarmizi dan Budiman Lubis. Hadir langsung Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Forkopimda, serta anggota DPRD Riau.

Perubahan APBD Riau Tahun 2026 mengalami kenaikan sekitar Rp57 miliar dibandingkan APBD sebelumnya yang mencapai Rp8,321 triliun.

Ketua DPRD Riau Kaderismanto mengatakan, dalam Perubahan APBD Riau terdapat penyesuaian berupa pengurangan dan penambahan anggaran. Dari sisi pendapatan, terjadi penurunan dari Rp8,254 triliun menjadi Rp8,129 triliun.

Sementara itu, belanja daerah mengalami kenaikan dari Rp8,321 triliun menjadi Rp8,378 triliun.

“APBD perubahan ini fleksibel, ada penurunan dan peningkatan sesuai kemampuan keuangan dan kebutuhan,” ujar Kade seusai rapat paripurna.

Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Riau untuk terus meningkatkan pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi.

“Dalam APBD Perubahan ini kita tetap mendorong agar meningkatkan pendapatan daerah. Optimalkan pendapatan daerah terutama dari pajak dan retribusi,” ujarnya.

Kade juga mendorong Pemerintah Provinsi Riau bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam mengoptimalkan pendapatan, khususnya dari sektor pajak. Menurutnya, penerimaan pajak yang masuk ke Provinsi Riau juga memiliki porsi bagi pemerintah kabupaten/kota.

“Bahkan bagian pemerintah kabupaten/kota lebih besar dibanding provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor, 70 persen untuk daerah dan hanya 30 persen untuk provinsi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia berharap kerja sama antara Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten/kota dapat segera disusun dan dilaksanakan. Dengan demikian, pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat.