Ketua DPRD Riau Tekankan APBD 2027 Harus Berorientasi pada Kesejahteraan Masyarakat

Pekanbaru, Lintasmelayu.com - Penyusunan anggaran daerah tidak hanya menentukan arah belanja pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan. Karena itu, setiap kebijakan anggaran harus dirancang secara matang agar mampu memberikan manfaat nyata dan terukur.

Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, mengatakan bahwa tantangan pembangunan Provinsi Riau ke depan membutuhkan perencanaan yang matang, kebijakan yang tepat, serta sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Kita menyadari bahwa tantangan pembangunan Provinsi Riau ke depan membutuhkan perencanaan yang matang, kebijakan yang tepat, serta sinergi yang kuat antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau," ujar Kaderismanto di Gedung DPRD Riau, Pekanbaru, Kamis (29/10/2026).

Menurutnya, sejumlah sektor strategis harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Riau.

"Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kemudian, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemerataan pembangunan antardaerah harus senantiasa menjadi perhatian bersama sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah," jelasnya.

Kaderismanto menegaskan bahwa pembangunan harus berjalan seiring dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, anggaran daerah tidak cukup hanya terserap, tetapi juga harus mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian serta membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berkembang.

"Di samping itu, pengelolaan APBD Riau harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, membuka kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tegasnya.

Ia menilai orientasi tersebut penting karena setiap kebijakan belanja pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penggunaan anggaran juga perlu diarahkan pada program-program yang memiliki indikator keberhasilan dan hasil yang dapat diukur.

"DPRD Riau menegaskan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang terukur bagi kepentingan masyarakat," tutur Kaderismanto.

Ia menambahkan, pembahasan dan kesepakatan anggaran tidak boleh berhenti pada pemenuhan tahapan administratif. Seluruh program yang telah disepakati harus diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan yang konsisten, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, APBD 2027 diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen keuangan tahunan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat perekonomian masyarakat, dan meningkatkan daya saing Provinsi Riau.

"Dengan demikian, kesepakatan yang kita tandatangani pada hari ini tidak berhenti sebagai kesepakatan administratif semata, melainkan menjadi komitmen bersama yang diwujudkan melalui pelaksanaan program pembangunan secara konsisten, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan rakyat," pungkasnya.