RDP dengan Komisi II DPR RI, SF Hariyanto Soroti 1.075 Sertifikat Tanah di TNTN

Dalam forum tersebut, SF Hariyanto memaparkan progres dan sejumlah kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) selaku Satuan Tugas Tim Percepatan Pemulihan (TP2) Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

"Kami dari Pemerintah Provinsi Riau bersama Forkopimda ditunjuk sebagai Satgas TP2 TNTN. Sudah kami rehabilitasi kurang lebih 2.500 hektare," kata SF Hariyanto, Rabu (16/9/2026).

Namun, Plt. Gubernur Riau menyebut masih terdapat sejumlah persoalan yang belum dapat diselesaikan. Salah satunya terkait 1.075 bidang tanah yang telah memiliki sertifikat.

"Permasalahan yang belum bisa kita selesaikan sekarang adalah adanya 1.075 bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat. Untuk itu, kami meminta arahan terkait persoalan ini," ujarnya.

SF Hariyanto juga menyoroti persoalan aset di sepanjang Jalan Tol Pekanbaru-Dumai yang membentang sekitar 180 kilometer. Menurutnya, lahan di sisi kiri dan kanan jalan dengan lebar masing-masing 100 meter merupakan aset BUMN atau negara.

"Dan juga Jalan Pekanbaru-Dumai sepanjang 180 kilometer, di kiri dan kanannya selebar 100 meter merupakan aset BUMN, aset negara. Sementara, masyarakat yang tinggal di sana sudah sejak lama dan sudah memiliki sertifikat," jelasnya.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut muncul saat terjadi peralihan pengelolaan dari Chevron ke Pertamina Hulu Rokan (PHR). Saat itu, kawasan tersebut dimasukkan ke dalam aset negara.

"Permasalahannya adalah pada saat perpindahan dari Chevron ke PHR, kawasan ini dimasukkan ke dalam aset negara dan masyarakat tidak mendapatkan ganti rugi," katanya.

Plt. Gubernur Riau mengaku telah mempelajari persoalan tersebut dan sempat menghadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut.

"Ini sudah kami pelajari dan sempat menghadap Bapak Presiden ke-7, namun belum ada tindak lanjutnya. Kami mohon pertimbangan dari Bapak Ketua untuk dapat menyelesaikan persoalan ini," pintanya kepada pimpinan Komisi II DPR RI.

SF Hariyanto menegaskan RDP tersebut menjadi ruang bagi Pemprov Riau untuk menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan di daerah.

"Melalui forum ini, kami terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Riau serta mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar berbagai persoalan di Provinsi Riau dapat ditangani secara optimal demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.