KUA-PPAS 2027 Pekanbaru Capai Rp3,4 Triliun, DPRD Soroti Ketepatan Sasaran Anggaran

Pekanbaru, Lintasmelayu.com – Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 Kota Pekanbaru yang diajukan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mencapai sekitar Rp3,4 triliun.

KUA-PPAS tersebut masih dalam pembahasan di DPRD Kota Pekanbaru. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja DPRD telah dipanggil masing-masing komisi untuk membahas rencana anggaran Tahun Anggaran 2027.

Salah satu OPD yang telah membahas rencana anggaran bersama komisi terkait adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). OPD tersebut mengusulkan rencana anggaran sekitar Rp167 miliar untuk tahun depan.

Selain itu, Dinas Kesehatan mengusulkan anggaran sekitar Rp403 miliar, Dinas Pendidikan lebih dari Rp700 miliar, dan Dinas Sosial sekitar Rp15 miliar.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel, menegaskan bahwa anggaran yang dialokasikan dalam APBD harus digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran. Menurutnya, setiap anggaran yang dibelanjakan pemerintah daerah harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Harapan kita, anggaran yang disusun ini benar-benar berpihak kepada masyarakat. Jangan hanya untuk menyenangkan pihak tertentu,” tegas Roni, Jumat (28/8/2026).

Ia mengingatkan agar sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran. Termasuk berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD.

Menurutnya, sektor pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, program sosial, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat harus mendapatkan perhatian dalam pengalokasian anggaran.

“Pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jalan, tetapi juga penanganan drainase serta revitalisasi sarana pendidikan,” jelasnya.

Roni melanjutkan, APBD tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi pemerintahan. Anggaran daerah harus mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.

“Perlu kami tekankan, anggaran daerah itu tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi pemerintahan. Namun, juga harus mampu menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat,” tegas Roni.

Ia menekankan bahwa berbagai persoalan masyarakat harus dapat dijawab pemerintah daerah melalui program dan anggaran yang disusun setiap tahun.

“Kami minta berbagai masukan dari masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD harus dipertimbangkan dalam penyusunan program dan alokasi anggaran,” tegasnya.a.